Pembiayaan Utang Negara Menurun di ujung Agustus 2018

APA KABAR UTANG NEGARA!!!

( https://ivoox.id/lelang-surat-utang-pemerintah-serap-rp20-triliun/ )

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan UTANG telah mencapai Rp274,33 T dari target Rp399,22 T yang ditetapkan pada APBN 2018. Angka tersebut telah mencapai sebesar 68,72% APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negarif sebesar 18,49%. Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari dua jenis Surat Berharga Negara Konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SUKUK), secara neto ditetapkan sebesar  Rp414,52 T dalam APBN 2018, dari target tersebut telah terealisasi sebesar Rp 270,47 T (65,25% APBN).

( http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 )

    Dalam mendukung pencapaian target pembiayaan APBN dan untuk memperdalam pasar domestik, Pemerintah selalu berusaha mengelola pembiayaan dengan pruden dan memastikan bahwa setiap pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif. Pemerintah pada bulan Agustus 2018 telah meluncurkan Saving Bond Retail 004 (SBR004) dan untuk SBSN nya pemerintah juga telah meluncurkan ST002 (Sukuk Tabungan 002) dan pemerintah akan terus menawarkan SBN maupun SBSN untuk kedepannya.

  "diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Indonesia semakin meningkat sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan asing akan semakin berkurang." tertuang  Kemenkeu ( Kementerian Keuangan) dalam Laporan APBN kita bulan September 2018. 

    Pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri yang ditetapkan sebesar Rp3,14 T realisasinya mencapai Rp484,00 M atau 15,42% APBN. Sampai dengan Agustus 2018 pemerintah telah menarik pinjaman dalam negeri sebesar Rp997,10 M dan melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp513 M. Pada APBN 2018, Pinjaman luar negeri (neto) ditetapkan sebesar negatif Rp 18,44 T. Sementara pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditetapkan sebesar Rp69,79 T dan penarikan pinjaman luar negeri diproyeksikan sebesar Rp51,35. Pada periode Agustus 2018 pinjaman luar negeri telah terealisasi sebesar Rp3,38 T atau sebesar negatif 18,33% APBN). Penarikan pinjaman luar negeri periode ini sebesar Rp44,74 T (87,14% APBN). 

    Realisasi pembiayaan utang diatas menunjukan bahwa pemerintah masih mampu memenuhi kewajiban membayar cicilan pokok maupun membayar bunga utang. Selama ini Pemerintah senantiasa memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan mengantisipasinya dengan menganggarkan pembayaran kewajiban tersebut di APBN dalam jumlah yang cukup sehingga terhindar dari gagal bayar (default).

    Posisi Utang hingga akhir Agustus 2018 Posisi Utang Pemerintah hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun. Dengan jumlah PDB diperkirakan Rp14.395,07 triliun, rasio utang Pemerintah per akhir Agustus menjadi 30,31 persen. Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undangundang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Komposisi SBN sampai dengan akhir Agustus 2018 mencapai 81,18 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 80,71 persen dari total outstanding. Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi Pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar obligasi, mengingat posisi Indonesia yang sudah naik kelas menjadi Middle Income Country yang tidak berhak lagi memperoleh pinjaman lunak (konsesional). Berdasarkan sumber SBN, komposisi utang SBN dalam Valuta Asing naik ke angka 23,84 persen terhadap total utang dari sebelumnya sebesar 22 persen terhadap total utang. 

    Utang Pemerintah yang mengalami kenaikan salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya terutama dolar AS mempengaruhi besaran total outstanding utang untuk bulan Agustus ini. Apabila ditilik secara mendetail, total posisi utang untuk SBN bedenominasi Rupiah lebih besar dibandingkan dengan SBN yang berdenominasi Valuta Asing. Dengan demikian, risiko fluktuasi nilai Rupiah terhadap posisi utang Pemerintah dapat diminimalkan. Di sisi lain, SBSN (Sukuk) juga mengalami kenaikan karena semakin banyaknya Kementerian/ Lembaga yang melihat potensi dan menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek dari Kementerian/Lembaga. Hal ini mendorong peningkatan jumlah SBSN secara signifikan. 

    Selain faktor eksternal, pertumbuhan utang pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannya strategi front loading. Strategi front loading merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dengan menarik pembiayaan di awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah sebelum kenaikan Fed Fund Rate yang direncanakan akan beberapa kali di tahun ini, sehingga beban utang dapat semakin minimal. Strategi front loading yang diterapkan Pemerintah serta Pertumbuhan SBN berdenominasi Rupiah memperlihatkan bahwa kepercayaan investor akan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa investor percaya Pemerintah Indonesia mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur.